January 28, 2013

APA KEUNTUNGAN DONOR DARAH ?

  1. Ketika seseorang menyumbangkan darah, sumsum tulangnya dirangsang untuk menghasilkan sel darah merah baru. Ini akan membuat organ pembentuk darah kita untuk berfungsi lebih efektif dan sel-sel aktif. 
  2. Seorang dokter akan memeriksa calon donor yang mengajukan diri pada prosedur secara gratis. Dia akan juga tahu golongan darahnya dan tahu apakah dia menderita anemia atau tidak. Donor akan diberi tahu mengenai penyakit dilihat dalam darah sebagai hasil dari tes skrining. 
  3. Menjaga kesehatan jantung, saat kita rutin mendonorkan darah, maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil. Ini artinya menurunkan resiko penyakit jantung. 
  4. Membantu penurunan berat tubuh, menjadi donor darah adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh. Dengan memberikan sekitar 450 ml darah, akan membantu proses pembakaran kalori kira – kira 650. Eits … jangan salah bisa membuat pinggang kita ramping loh.
  5. Mendapatkan kesehatan psikologis, menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada sahabat kita yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. 
  6. Mendeteksi penyakit serius, tiap kali kita ingin mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah darah kita akan diperiksa terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui apakah kita memiliki penyakit serius atau tidak seperti HIV, hepatitis, siphilis, malaria. Bagi yang menerima darah, ini adalah informasi penting agar tidak tertular penyakit serius tersebut. Sedangkan untuk si pendonor, ini adalah RAMBU PERINGATAN agar kita lebih mencintai tubuh kita sendiri
Source : http://rhesusnegatif.com/
Setelah Mengetahui Syarat dan Ketentuan Donor Darah, sekarang waktunya kita harus mengetahui Prosedur Donor Darah, sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.
Sebelum Donor Darah, Yuk! ketahui dulu Syarat dan Ketentuan Umum Donor Darah.

January 27, 2013

Ayo! Kita ikutan Donor Darah, di Kantor TATV, Jl.Brigjen Katamso No.173, Mojosongo, Solo pada hari Selasa, 29 Januari 2013. Setetes Darah Anda adalah Nyawa bagi Penderita

Ayo! Kita ikutan Donor Darah, di PT. POS Indonesia, Jl.Cilaki No.73 Bandung 40115 pada hari Selasa, 29 Januari 2013.
Setetes Darah Anda adalah Nyawa bagi Penderita
JAKARTA- DPR sebentar lagi akan segera menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan. Meski dimikian, pengesahan RUU tersebut akan menemui berbagai kendala. Pasalnya, RUU sangat kontroversial dan disinyalir banyak kepentingan, dibandingkan RUU lainnya, khususnya di dunia kerelawanan Indonesia.
Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, Rini Sutiyoso mengatakan, didalam RUU tersebut berisi beragam hal yang terperinci untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI).
Tetapi pada akhirnya, RUU yang diajukan pada tahun 2005 ini berisikan mengenai teknis spesifikasi pemakaian Lambang Palang Merah dan merupakan kelanjutan dari ratifikasi Konvensi Jenewa yang mewajibkan setiap negara memilki satu lambang kemanusiaan untuk perhimpunan nasionalnya agar dalam suatu konflik perhimpuan nasional ini dilindungi dari serangan senjata.
"Lambang yang diperkenankan dalam konvensi tersebut adalah lambang Palang Merah (Red Cross), Bulan Sabit Merah (Red Crescent), dan Kristal Merah (Red Cristal).
Sumber : satuNews.com Tapi, dari isi RUU ini banyak sekali yang pada akhirnya menuai kontroversi. Dari mulai pengenaan sanksi bagi setiap yang menyalahgunakan lambang palang merah, hingga kekuatan yuridis RUU ini nantinya yang akan dapat menggeser organisasi kemanusiaan lain selain PMI," terangnya kepada wartawan di perhelatan Temu Karya PMI yang di gelar di Bumi Perkemahan Mandala Kitri, Cobodas, Senin (15/10)
Menurutnya, dalam RUU ini diatur penggunaan Lambang Palang Merah yang memiliki sanksi pidana terhadap pelanggarnya, tentu akan menjadi dilema tersendiri.
Karena masyarakat sudah terlanjur mengenal Lambang Palang Merah sebagai lambang umum pengenal segala kegiatan yang berhubungan dengan medis seperti dipakainya dalam lambang rumah sakit, logo obat-obatan, kegiatan medis suatu partai, dan sebagainya.
Dengan adanya RUU ini jika nantinya disahkan menjadi UU, jelas akan berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidamg medis. Banyaknya lambang dan logo yang harus diganti dan paradigm Lambang Palang Merah dalam masyarakat harus diubah.
"Tapi, yang lebih membuat kontroversial lagi adalah kekuatan yuridisnya yang akan menghapus berbagai organisasi kemanusiaan selain PMI yang menggunakan lambang sesuai Konvensi Jenewa karena Indonesia nantinya -dalam RUU ini- akan hanya memiliki satu lambang kemanusiaan, yakni Palang Merah yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia (PMI).
Jelas, beberapa organisasi kemanusiaan yang menggunakan Lambang sesuai Konvensi Jenewa selain PMI merasa hal ini merupakan bentuk monopoli PMI dan bentuk diskrimasi pemerintah terhadap organisasi kemanusiaan lainnya yang menggunakan lambang dalam Konvensi Jenewa tersebut.
"Padahal, di Indonesia ada banyak organisasi kemanusiaan yang menggunakan lambang Konvensi Jenewa ini, untuk itu, perubahan lambang yang akan diatur dalam UU harus di tolak," tandasnya.
Penggunaan lambang kemanusiaan sesuai dengan kultur bangsa tersebut adalah hal yang wajar. Karena kemanusiaan tersebut identik dengan manusia dalam masyarakat itu sendiri yang memilki kultur masing-masing.

" Sebetulnya DPR tak pantas membahas lambang kemanusiaan apa yang sebaiknya dipakai oleh Indonesia karena Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah, karena kedua lambang tersebut memiliki kelebihannya masing-masing," jelasnya.
Untuk permasalahan RUU ini sendiri, kata Istri mantan Gubernur DKI Jakarta ini, terdapat beberapa opsional solusi atas semuanya. Pertama, dibatalkannya RUU LPM ini dan membiarkan Lambang-lambang dalam Konvensi Jenewa tersebut tetap eksis masing-masing tanpa perlu dimonopoli oleh satu pihak.
Kedua, tetap diadakannya UU tentang Lambang Kemanusiaan dengan mengakomodir dan mengesahkan dua lambang kemanusiaan yang eksis di Indonesia ini, yakni Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah dengan mengesahkan dua perhimpunan nasional yang ada.
Ketiga, tetap disahkan UU Lambang Palang Merah ini tapi tidak menghapus organisasi lain yang menggunakan lambang di Konvensi Jenewa tersebut.
"Itu semua hendaknya, perlu ada kebijakan dari Pemerintah maupun DPR mengenai permasalahan RUU Lambang Palang Merah ini agar nantinya RUU ini tidak menjadi sumber masalah baru dan konflik dalam masyarakat, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Karena pada prinsipnya, organisasi-organisasi kemanusiaan ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jadi, kebijakan dalam hal ini berarti juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat luas," ucapnya.
Seperti di beritakan sebelumnya, Meski berbagai penolakan datang dari berbagai eleman kemanusiaan, Badan Legislatif (Baleg) DPR telah menjadikan RUU Kepalangmerahan yang merupakan inisiatif dari DPR, tetap ngotot untuk segera disetujui dan disahkan.
Dalam RUU Kepalangmerahan, berisi sebanyak 56 pasal dan 10 bab. Dari sebanyak 10 bab itu, terdapat dua bab yang membahas secara detail atau terperinci mengenai Palang Merah Indonesia.
DPR berpandangan, RUU Kepalangmerahan itu dinilai merupakan sesuatu hal yang penting sebagai dasar hukum yang lebih kuat lagi untuk mendukung beragam aktivitas kemanusiaan PMI.
Mungkin banyak masyarakat tidak tahu bahwa di komisi III DPR RI sekarang ini sedang dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Lambang Palang Merah (RUU LPM). Apalagi di tengah banyaknya masalah yang menimpa bangsa ini, berita mengenai perkembangan RUU ini jarang sekali di dengar di media massa. (RW-12)

Source : http://www.pmi-jakarta.org
KEMBANGAN (Pos Kota) – Lima Ratus Anggota Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Wira (SMTA) se-Jakarta Barat, mengikuti Latihan Gabungan (latgab) selama 3 hari di Bumi Perkemahan Taman Cibubur.
”Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan anggota PMR, meningkatkan rasa persaudaraan dan silaturrahmi sesama anggota PMR, serta wujud pembinaan PMR di Jakarta Barat,” kata Ketua PMI Jakarta Barat, H.Komaruddin Hasyim, didampingi penitia pelaksana Muflichun.
Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan jumlah anggota PMR yang berkualitas di Jakarta Barat meningkat, baik persamaan materi kepalangmerahan; kepemimpinan, ayo siaga bencana, pertolongan pertama, donor darah, kebersihan dan kesehatan remaja. Sebelum mengikuti pelatihan, mereka dilantik Wali Kota Jakarta Barat H Burhanuddin, didampingi Seko H.Firdaus Mansur, di halaman parkir timur kantor wali kota Jalan Raya Kembangan no 2.
Walikota menilai, nilai-nilai yang dikembangkan dalam PMR sangat positif serta dapat dipraktekan langsung para anggota PMR baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. “Peningkatan wawasan kepalangmerahan harus terus ditingkatkan agar kualitas PMR bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang, dan harus berpedoman pada Tri Bakti PMR, peningkatan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, serta mempererat persahabatan nasional dan internasional,” tuturnya.
Selain dihadiri Anggota Korps Sukarela (KSR) yang telah mengikuti penddikan selama tiga bulan pada 2010, anggota Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) dari Kelurahan Rawan Bencana, Semanan dan Kedoya Utara, dihadiri pula pengurus Palang Merah dari Belanda. (herman/dms)

Source : http://poskota.co.id

January 19, 2013

Wira Adhi Bhakti Angkatan 24

JAKARTA (Pos Kota) – Seluruh anggota pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) Jaksel siap untuk diterjunkan membantu warga korban banjir dan lainnya di wilayahnya. Kebutuhan akan bantuan tenaga medis dan lainnya sangat diperlukan. “Saya berharap semua anggota yang mengikuti pelatihan dapat mempraktekan langsung ke lokasi sejumlah rawan banjir di Jaksel,” kata Walikota Syahrul Effendi didampingi Ketua PMI DKI Jakarta Ny. Rini Sutiyoso dan Ketua PMI Jaksel Dadang Dasuki, Selasa (26/10). Peran dan tugas sebagai anggota PMR yang tergabung dalam PMI tak hanya menanggani tanggap darurat saja tapi seluruh kejadian atau kegiatan sosial juga bisa ditangani seperti pendidikan atau pelatihan yang didapat sekarang, ujarnya. “Terlebih diikuti sekitar 150 guru dari 150 sekolah yang diharapkan dapat menambah sekitar 3.750 anggota PMR baru nantinya,” imbuh Syahrul Effendi. Ketua PMI DKI Jakarta, Ny. Rini Sutiyoso, menambahkan anggota PMR harus peduli terhadap lingkungan, manusiawi terhadap sesama maupun alam dan responsif tetap peduli apa yang dilihat di lapangan. Kader-kader sukarelawan ini memang harus banyak turun ke sejumlah lokasi bencana sehingga dapat membantu warga atau masyarakat sekitar. Sedangkan Ketua PMI Jaksel Dadang Dasuki, menambahkan hingga September 2010 tercatat 16 guru pembina PMR dan 52 pelatih PMR yang telah mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi serta kurikulum yang ditentukan PMI Pusat. “Bahkan, sekitar 118 sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di Jaksel yang telah memiliki pendidikan ekstrakulikuler PMR dengan jumlah mencapai 4.120 orang,” ujarnya. Source : http://poskota.co.id/

January 8, 2013

Apa yang dimaksud dengan Hukum Perikemanusiaan Internasional?
Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan. Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah istilah yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia untuk Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law). Istilah lain dari Hukum Humaniter Internasional ini adalah “Hukum Perang” (Law of War) dan “Hukum Konflik Bersenjata” (Law of Armed Conflict).

Darimana asal Hukum Perikemanusiaan Internasional?
Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum.
Dalam sejarahnya hukum perikemanusiaan internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum tersebut dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, berdasarkan pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum itu mewakili suatu keseimbangan antara tuntutan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangannya komunitas internasional sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum perikemanusiaan internasional. Dewasa ini hukum perikemanusiaan internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.

Kapan Hukum Perikemanusiaan Internasional berlaku?
Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat terjadi pertikaian bersenjata. Hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada kekacauan dalam negeri seperti tindakan-tindakan kekerasan yang terisolasi. Hukum perikemanusiaan internasional juga tidak mengatur apakah suatu negara dapat menggunakan kekuatan (militernya) karena hal ini diatur oleh aturan berbeda (namun sama pentingnya) yaitu hukum internasional yang terdapat dalam Piagam PBB. Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat suatu konflik dimulai dan berlaku sama kepada semua pihak tanpa memandang siapa yang memulai pertikaian.

Hukum perikemanusiaan internasional membedakan antara pertikaian bersenjata internasional dan pertikaian bersenjata internal (dalam negeri). Pertikaian bersenjata internasional adalah pertikaian yang sedikitnya melibatkan dua negara. Pertikaian seperti itu tunduk pada aturan yang lebih luas termasuk diatur dalam empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan pertama. Aturan yang lebih terbatas berlaku bagi pertikaian bersenjata internal-khususnya yang ditetapkan dalam Pasal 3 dari setiap ke-empat Konvensi Jenewa dan Prokokol Tambahan kedua. Namun di dalam pertikaian bersenjata internal, seperti halnya dalam pertikaian bersenjata internasional, semua pihak harus mematuhi hukum perikemanusiaan internasional.

Adalah penting untuk membedakan antara hukum perikemanusiaan internasional dengan hukum hak asasi manusia. Meski beberapa aturan dari keduanya ada yang sama, kedua hukum ini telah berkembang secara terpisah dan terdapat dalam perjanjian yang berbeda. Secara khusus hukum hak asasi manusia, tidak seperti hukum perikemanusiaan internasional, berlaku pada masa damai dan banyak aturannya mungkin ditangguhkan selama suatu pertikaian bersenjata berlangsung.
Hukum Perikemanusiaan Internasional mengatur hal – hal sebagai berikut
-Perlindungan terhadap anggota angkatan perang yang luka, sakit baik dari pihak musuh maupun tentara dari pihak sendiri.
-Perlindungan terhadap penduduk sipil khususnya yang diduduki oleh pihak musuh.
-Mengatur cara memulai perang dengan sah.
-Mengatur pembatasan-pembatasan alat dan cara-cara perang sehingga tidak menjadi perang bebas.

Tujuan Hukum Perikemanusiaan Internasional
Apabila terpaksa terjadi perang maka HPI mengatur agar perang dan akibat yang ditimbulkan lebih manusiawi. Maksudnya bahwa dalam perang ada batasan tertentu, seperti :
-Sasaran perang hanya obyek militer.
-Obyek sipil,pemukiman penduduk dan sebagainya tidak boleh diserang.
-Tidak boleh / dilarang untuk menggunakan alat maupun senjata perang tertentu, seperti senjata nuklir,biologi dan kimia.

Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949
Terdiri dari empat konvensi yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Keempat Konvensi tersebut adalah sebagai berikut :
-Konvensi I
Perlindungan terhadap angkatan perang di darat yang terluka dan sakit, para dokter, perawat serta petugas di bidang agama.
-Konvensi II
Perlindungan kepada para korban,orang sakit, petugas kesehatan dan petugas agama dari angkatan laut serta kapal perang yang kandas.
-Konvensi III
Perlindungan terhadap tawanan perang.
-Konvensi IV
Perlindungan terhadap orang-orng sipil di masa perang ataupun pendudukan.

Dalam keempat konvensi tersebut telah dicantumkan mengenai pertolongan, namun dalam pengembangannya dilengkapi dengan ketentuan tambahan yang isinya lebih luas daripada Konvensi Jenewa 1949, yang disebut dengan protokol tambahan yang disahkan dalam suatu Konferensi Diplomat tanggal 8 Juni 1977, yaitu :
-Protokol I
Pertolongan diterapkan pada pertikaian bersenjata Internasional ( diikuti 157 negara ).
-Protokol II
Pertolongan yang diterapkan pada pertikaian bersenjata non internasional (diikuti 150 negara).
-Protokol III
(2005) pengesahan dan pengakuan Lambang Kristal Merah sebagai Lambang keempat dalam Gerakan.

Aturan Dasar Hukum Perikemanusiaan Internasional
ICRC telah memformulasikan tujuh aturan yang mencakup inti dari Hukum Perikmanusiaan Internasional. Aturan-aturan ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti sebuah perangkat hukum internasional dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian-perjanjian yang berlaku.
  1. Orang yang tidak atau tidak dapat lagi mengambil bagian dalam pertikaian patut memperoleh penghormatan atas hidupnya, atas keutuhan harga diri dan fisiknya. Dalam setiap kondisi mereka harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan berdasarkan apapun.
  2. Dilarang untuk membunuh atau melukai lawan yang menyerah atau yang tidak dapat lagi ikut serta dalam pertempuran. 
  3. Mereka yang terluka dan yang sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihak bertikai yang menguasai mereka. Personil medis, sarana medis, transportasi medis dan peralatan medis harus lindungi. Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di atas dasar putih adalah tanda perlindungan atas personil dan obyek tertentu dan harus dihormati. 
  4. Kombatan dan penduduk sipil yang berada dibawah penguasaan pihak lawan berhak memperoleh penghormatan atas hidup, harga diri, hak pribadi, keyakinan politik, agama dan keyakinan lainnya. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan ataupun balas dendam. Mereka berhak berkomunikasi dengan keluarganya serta berhak menerima bantuan. 
  5. Setiap orang berhak atas jaminan peradilan dan tak seorangpun dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas suatu tindakan yang dilakukannya. Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran penyiksaan fisik maupun mental atau hukuman badan yang kejam yang merendahkan martabat ataupun perlakuan lainnya.
  6. Tidak satu pun pihak bertikai maupun anggota angkatan bersenjatanya mempunyai hak tak terbatas untuk memilih cara dan alat berperang. Dilarang untuk menggunakan alat dan cara berperang yang berpotensi mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang tak perlu. 
  7. Pihak bertikai harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dalam rangka melindungi penduduk sipil dan hak milik mereka. Penduduk sipil baik secara keseluruhan maupun perseorangan tidak boleh diserang. Penyerangan hanya boleh dilakukan semata-mata kepada obyek militer.


............Ø  Sejarah Palang Merah Remaja
        Palang Merah Remaja di bentuk oleh PMI di Jakarta pada tanggal  1 Maret 1950 yang dipimpin oleh Nn. Siti Dasimah dan tokoh lainnya yaitu Nn. Paramita Abdurrachman. Dahulu PMR bernama PMP (Palang Merah Pemuda), Junior Red Cross / Youth Red Cross dan hal ini merupakan perwujudan dari Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional lainnya yang dilaksanakan pada 5 Mei 1919, yang dilatar belakangi oleh pecahnya Perang
Dunia I.
         Pada waktu itu Palang Merah Australia menggerakkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai dengan kemampuannya. Mereka diberi tugas ringan seperti mengumpulkan pakaian bekas dari para dermawan. Dan sejak tahun 1919 diputuskan bahwa PMR menjadi salah satu perhimpunan Palang Merah. 

.................Ø  Tugas dan Kewajiban PMR
Tugas dan kewajiban PMR disebut dengan TRI BHAKTI PMR, yaitu:
1.         Meningkatkan keterampilan hidup sehat.
2.         Berkarya dan berbakti di masyarakat.
3.         Mempererat persahabatan nasional dan internasional. 
Ø  Syarat – Syarat Menjadi Anggota PMR Indonesia yaitu :
1.         Warga Negara RI.
2.         Berusia 7 sampai 21 tahun / belum menikah.
3.         Dapat membaca dan menulis.
4.         Tidak ada paksaan dari pihak manapun.
5.         Bersedia mengikuti pendidikan dan latihan kepalangmerahan.
6.         Dapat persetujuan dari Orang Tua / Wali.
7.         Bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban seorang PMR.
........Ø  Hak Anggota PMR
1.       Mendapat pembinaan dan pengembangan.
2.       Menyampaikan pendapat dalam suatu forum / latihan.
3.       Berpartisipasi dalam kegiatan PMR.
4.       Mendapatkan penghargaan.
5.       Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). 
Ø  Kewajiban Anggota PMR
1.       Menyebarluaskan prinsip – prinsip dasar gerakan Palang Merah.
2.       Menjalankan Tri Bhakti.
3.       Membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan PMR.
4.       Mematuhi AD/ART.
5.       Menjaga nama baik sekolah, PMR, dan PMI.

January 1, 2013

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Gempa Bumi oleh ParamarthaChannel
Mari simak, Presentasi mengenai Pendidikan Remaja Sebaya oleh PMR DELLAS
Film pendek "Tipu Daya NARKOBA" ini diperankan anggota Palang Merah Remaja (PMR) Madya SMP Laboratorium UM.