December 23, 2013

Gigitan Binatang
Gigitan binatang gigitan binatang dan sengatan, biasanya merupakan alat dari binatang tersebut untuk mempertahankan diri dari lingkungan atau sesuatu yang mengancam keselamatan jiwanya. Gigitan binatang terbagi menjadi dua jenis; yang berbisa (beracun) dan yang tidak memiliki bisa. Pada umumnya resiko infeksi pada gigitan binatang lebih besar daripada luka biasa.
Pertolongan Pertamanya adalah:
• Cucilah bagian yang tergigit dengan air hangat dengan sedikit antiseptik
• Bila pendarahan, segera dirawat dan kemudian dibalut
Ada beberapa jenis binatang yang sering menimbulkan ganguan saat melakukan kegiatan di alam terbuka, diantaranya:

Gigitan Ular
Tidak semua ular berbisa, akan tetapi hidup penderita/korban tergantung pada ketepatan diagnosa, maka pad keadaan yang meragukan ambillah sikap menganggap ular tersebut berbisa. Sifat bisa/racun ular terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Hematotoksin (keracunan dalam)
2. Neurotoksin (bisa/racun menyerang sistem saraf)
3. Histaminik (bisa menyebabkan alergi pada korban)
Nyeri yang sangat dan pembengkakan dapat timbul pada gigitan, penderita dapat pingsan, sukar bernafas dan mungkin disertai muntah. Sikap penolong yaitu menenangkan penderita adalah sangat penting karena rata-rata penderita biasanya takut mati.
Penanganan untuk Pertolongan Pertama :
• Telentangkan atau baringkan penderita dengan bagian yang tergigit lebih rendah dari jantung.
• Tenangkan penderita, agar penjalaran bisa ular tidak semakin cepat
• Cegah penyebaran bias penderita dari daerah gigitan

o Torniquet di bagian proximal daerah gigitan pembengkakan untuk membendung sebagian aliran limfa dan vena, tetapi tidak menghalangi aliran arteri. Torniquet/ toniket dikendorkan setiap 15 menit selama + 30 detik
o Letakkan daerah gigitan dari tubuh
o Berikan kompres es
o Usahakan penderita setenang mungkin bila perlu diberikan petidine 50 mg/im untuk menghilangkan rasa nyeri

• Perawatan luka
o Hindari kontak luka dengan larutan asam Kmn 04, yodium atau benda panas

o Zat anestetik disuntikkan sekitar luka jangan kedalam lukanya, bila perlu pengeluaran ini dibantu dengan pengisapan melalui breastpump sprit atau dengan isapan mulut sebab bisa ular tidak berbahaya bila ditelan (selama tidak ada luka di mulut).

• Bila memungkinkan, berikan suntikan anti bisa (antifenin)

• Perbaikan sirkulasi darah
o Kopi pahit pekat
o Kafein nabenzoat 0,5 gr im/iv
o Bila perlu diberikan pula vasakonstriktor

• Obat-obatan lain
o Toksoid tetanus 1 ml
o Antibiotic

Gigitan Lipan

Ciri-ciri
1. Ada sepasang luka bekas gigitan
2. Sekitar luka bengkak, rasa terbakar, pegal dan sakit biasanya hilang dengan sendirinya setelah 4-5 jam
Penanganan
1. Kompres dengan yang dingin dan cuci dengan obat antiseptik
2. Beri obat pelawan rasa sakit, bila gelisah bawa ke paramedik

Gigitan Lintah dan Pacet
Ciri-ciri
Pembengkakan, gatal dan kemerah-merahan (lintah)
Penanganan
1. Lepaskan lintah/pacet dengan bantuan air tembakau/air garam
2. Bila ada tanda-tanda reaksi kepekaan, gosok dengan obat atau salep anti gatal

Sengatan Lebah/Tawon dan Hewan Penyengat lainnya
Biasanya sengatan ini kurang berbahaya walaupun bengkak, memerah, dan gatal. Namun beberapa sengatan pada waktu yang sama dapat memasukkan racun dalam tubuh korban yang sangat menyakiti.
Perhatian :
Dalam hal sengatan lebah, pertama cabutlah sengat-sengat itu tapi jangan menggunakan kuku atau pinset, Anda justru akan lebih banyak memasukkan racun kedalam tubuh. Cobalah mengorek sengat itu dengan mata pisau bersih atau dengan mendorongnya ke arah samping. Balutlah bagian yang tersengat dan basahi dengan larutan garam inggris.

June 28, 2013

JUMBARA PMR Kabupaten Jepara ke-XI Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Juni 2013 di Kabupaten Jepara.

Dalam acara tersebut PMR Wira Adhi Bhakti Berhasil Merebut Tropi Juara Umum untuk ke-2 kalinya, Selamat Untuk PMRWAB.

Berikut dokumentasi dalam acara tersebut.

February 21, 2013


Sering kali yg ada di benak kita, luka bakar itu adalah luka yg timbul akibat kobaran api. Itu tidak sepenuhnya salah. Namun, disini kita akan belajar dari definisi luka bakar yg lebih lengkap.
Luka bakar adalah kerusakan kulit (dan jaringan di bawahnya) karena perubahan suhu yg berat dalam jaringan akibat panas api, cairan panas, uap panas, benda panas, bahan kimia, aliran listrik, dll. Jadi luka bakar bukan hanya disebabkan oleh kobaran api.
Luka bakar sangat berbahaya, jika salah dan terlambat dalam penanganan akan berakibat kematian.
Karena itu perlu kita ketahui bagaimana cara penanganan benar dan apa saja yang dilarang saat terjadi luka bakar pada penderita.
Yang Tidak Boleh Dilakukan :
Jangan Melumuri Dengan Kecap, Margarin, Salep, dll.
Kita sering mendengar mitos mitos yang beredar di sekitar kita, Mungkin ini terdengar konyol. Tapi inilah kenyataannya. Pasien dengan luka bakar, ketika tiba di rumah sakit seringkali sudah dalam keadaan dilumuri kecap atau mentega, atau bahkan minyak tanah.
Seperti sate saja, tubuh terpanggang malah diberi kecap, mentega, dll. -Jadi tercium bau yg sedap. :)) hehehe..- Kecap, salep, obat gosok, dll justru akan sangat mengganggu proses pengobatan. Kulit yg terbakar pasti akan dibersihkan oleh dokter. Dan karena kecap dkk menempel sangat kuat pada kulit, sehingga sangat sulit membersihkan jaringan yg rusak dan artinya menghambat proses penyembuhan.

Yang Harus Dilakukan :
Sebaiknya siram permukaan yang terkena panas dengan air yang mengalir agar mengurangi rasa sakit dan tentunya mempercepat proses penyembuhan.
Semoga bermanfaat.

Pingsan adalah sebuah kondisi seseorang dimana tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Hal tersebut terjadi karena beberapa penyebab, antara lain karena menurunnya tekanan darah, epilepsi, gangguan jantung, dan -sangat jarang terjadi- terhentinya pasokan oksigen ke otak, yang dikenal dengan serangan ischaemic (kekurangan darah pada jaringan) sementara.

Kita sering melihat di tempat-tempat umum, bahkan di sekolah kita sendiri, apabila menolong orang yang tiba-tiba jatuh pingsan, seringkali dengan cara asal asalan atau terjadi salah penanganan. Korban sering didudukkan bahkan diberi minum dalam posisi berbaring. Cara tersebut sangat salah dan justru membahayakan penderita. Selain menghambat pasokan darah ke otak juga akan membahayakan jalan napas penderita.
Oleh karena itu, mengetahui perbedaan pada setiap penyebab pingsan, menjadi sangat penting untuk menentukan langkah atau perlakuan yang cepat dan tepat untuk menanganinya.
Pingsan biasanya terjadi begitu cepat, hanya dalam beberapa detik saja. Biasanya, penderita merasakan tanda-tanda seperti pandangan yang semakin kabur, pusing seperti merasakan gempa bumi, meriang, dan berkeringat kendati di ruangan ber-AC. Penderita umumnya merasakan bahwa dirinya akan pingsan. Tubuh terhuyung-huyung dan limbung, serta terasa akan ambruk.
Bila anda merasakan kondisi seperti ini, jangan membiarkan diri untuk tetap tegak atau berdiri. Segera saja berbaring di atas tanah. Penyelamatan dengan cara menahan orang pingsan tetap tegak justru bisa berakibat lebih fatal bagi penderita, karena bisa menghambat pemulihan pasokan darah ke otak. Kemungkinan buruknya adalah terjadi kejang otot dan serangan jantung. Kemungkinan lain, penderita semakin pucat dan semakin kehilangan keseimbangan. Pada keadaan tertentu, penderita akan mengeluarkan keringat dingin dan muntah-muntah.
Cara terbaik untuk menangani orang yang akan atau telah pingsan adalah membiarkan kepalanya sedekat mungkin ke tanah. Ini dimaksudkan untuk mengurangi tarikan gaya gravitasi yang dapat menyulitkan kerja jantung memompa darah ke otak, itulah sebabnya, mengapa sebaiknya kita menuntun atau membiarkan penderita yang jatuh pingsan berbaring di atas tanah atau lantai. Perlu diingat juga bahwa deskripsi dari saksi mata akan sangat membantu guna memberikan penjelasan apakah penderita pingsan karena serangan jantung, atau karena kekurangan pasokan darah ke otak atau juga karena sebab lain.
Pada orang yang tiba-tiba kehilangan kesadaran karena serangan jantung, biasanya tubuh penderita pada awalnya kaku, tubuhnya tersentak-sentak atau kejang. Hal lain yang tampak, penderita biasanya secara tak sadar menggigit lidah, atau menjadi tidak terkendali.
Untuk menangani hal seperti itu harus dengan pertolongan tenaga ahli (dokter), oleh karena itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat.
Sedangkan orang yang benar-benar mengalami kondisi pingsan bukan karena serangan jantung biasanya lunglai jatuh ke tanah dan langsung tergeletak dengan 'tenang' selama pingsannya. Begitu pasokan darah ke otak kembali normal, ia serta-merta akan siuman kembali. Minuman hangat dan manis dapat segera memulihkan kesadarannya
Hukum ialah peraturan, ketentuan atau perjanjian yang sah dan mengikat, mungkin individu, kelompok, organisasi, ataupun Negara dan penerapannya, jika perlu dapat dilakukan dengan paksa. Hukum internasional ialah hukum yang ditetapkan oleh sejumlah Negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat antar Negara di dunia dan hanya berlaku bagi Negara-negara peserta. Jika ada satu Negara yang ingin menjadi peserta harus mengajukan permohonan.

Hukum Perikemanusiaan ialah hukum yang berazaskan rasa kemanusiaan yang beradab selaku Makhluk Ciptaan Tuhan, yang mencegah perbuatan semena-mena guna melindungi manusia dari tindakan kejam dan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu damai maupun pada waktu terjadinya persengketaan bersenjata antar Negara peserta maupun yang tedapat didalam suatu Negara.

Hukum Perikemanusiaan Internasional ialah hukum perikemanusiaan yang ditetapkan oleh suatu konfrensi diplomatic internasional dan hanya berlaku bagi Negara-negara peserta. Jika suatu Negara hendak menjadi peserta maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan. Sedangkan suatu negara yang telah menjadi peserta tetapi berkehendak untuk keluar dari status sebagai peserta berkewajiban memberitahukan dan menyampaikan peryataan.

Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah ialah Perhimpunan Nasional yang sudah memenuhi dan mematuhi persyaratan yang termuat didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan sudah diakui oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan dan oleh Komite Internasional Palang Merah di Jenewa.

Konferensi Internasional adalah konferensi yang pesertanya berasal dari sejumlah Negara untuk menetapkan sesuatu berdasarkan kepentingan bersama. Statusnya ada yang bersifat diplomatik mewakili pemerintah yang bersangkutan dan yang bersifat bukan bersifat diplomatik mewakili instansi/organisasi/lembaga non pemerintah dan sebagainya.

Konvensi Intenasional adalah keputusan/kesepakatan yang ditetapkan dalam konferensi diplomatik internasional yang Negara pesertanya terikat untuk melaksanakan setelah Negara yang bersangkutan meratifikasi.

Deklarasi adalah peryataan bersama yang ditetapkan dalam suatu konperensi diplomatic internasional yang Negara pesertanya terikat untuk melaksanakan setelah Negara yang bersangkutan meratifikasi. Protokol adalah suatu keputusan konperensi diplomatic internasional yang isinya berkaitan dengan suatu konvensi yang sebelumnya sudah ada dan Negara peserta terikat untuk melaksanakannya setelah Negara yang bersangkutan meretatifikasi.

Sejarah HPI

Untuk melindungi manusia terhadap kejahatan perang bukanlah suatu gagasan baru, dimasa lalu, beberapa peraturan kemanusiaan telah dihormati karena kebiasaan, dipaksakan oleh para pemimpin atau merupakan bagian perjanjian yang singkat. Pada abad ke-19 ditandai dengan perkembangan industri yang cepat dan angkatan perangpun dilengkapi persenjataan maut, karena alasan tersebut maka :
1859 Perang di Solferino, Italia.
Adalah suatu peperangan yang paling mengerikan dalam sejarah, lebih dari 50.000 tentara terbunuh atau terluka dalam sehari.

1862 Kenangan dari Solferino.
Buku yang ditulis Henry Dunant yang mengemparkan dunia.

1863 Konperensi Jenewa Tahun 1863.
Ahli-ahli dari 16 negara bertemu di Jenewa, Swiss dan melahirkan Palang Merah Nasional.

1864 Konperensi Jenewa 1864.
Suatu konperensi Diplomatic International yang diadakan di Jenewa, Swiss dan menyetujui suatu perjanjian untuk perlindungan bagi tentara yang luka dan Palang Merah sebagai lambang perlindungan bagi bagian medis angkatan perang.

1869 Deklarasi St. Petersburg.
Perjanjian resmi pertama yang melarang mengunakan beberapa jenis senjata di medan perang.

1874 Konperensi Brussel.
Usaha pertama yang menyusun hukum perang.

1876 Lambang Bulan Sabit Merah.
Mulai dipergunakan Turki, lambang ini sama nilai dan artinya dengan Palang Merah.

1880 Buku pedoman Oxford
Suatu kumpulan peraturan adat (disusun oleh gustave Moynier untuk Institut Hukum Internasional).

1899 Konperensi Den Haag pertama.
Mempunyai tujuan untuk menjamin perdamaian abadi dan untuk membatasi perkembangan peralatan perang.
Tiga Konvensi
1. Konvensi menyesuaikan perdamaian pada pertikaian internasional.
2. Konvensi tentang hukum dan tata cara perang di darat.
3. Penyesuaian Konvensi Jenewa tahun 1864 tentang peperangan laut.

Tiga Deklarasi
1. Melarang peluncuran proyektil dari balon udara.
2. Melarang penggunaan senjata tempur gas.
3. Melarang penggunaan peluru “dum-dum” (peluru yang dapat pecah dalam tubuh manusia.

Revisi pertama Konvensi Jenewa.
1907 Konperensi Den Haag ke Dua.
Penyempurnaan ketiga konvensi tahun 1899 dan menyetujui 10 konvensi baru dan sejumlah peraturan. Beberapa pemerintah tidak pernah meratifikasi Konvensi Den Haag ini, konperensi ketiga telah diusulkan, tetapi tak pernah terlaksana karena tahun 1914-1918 terjadi perang dunia pertama. Dalam perang ini dipergunakan senjata untuk menghancurkan manusia secara masal, seperti senjata gas dan penderitaan yang harus ditanggung oleh para tawanan perang membuat hukum Jenewa harus direvisi. Setelah perang berakhir para pemerintah mencoba untuk menghimpun dunia melalui “Liga Bangsa-bangsa” dan mengajukan Hukum Perdamaian dan bukannya pengembangan Hukum Perang.

1919 Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Sampai akhir perang dunia pertama, perhimpunan nasional menggunakan sumber mereka sendiri untuk membantu korban perang. menyadari dari pengalaman dan nilai kehormatan yang mereka dapatkan pada masa perang mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan pada masa damai, seperti memberikan bantuan pada korban bencana alam, pertolongan pertama pada kecelakaan, program donor darah serta merekapun membentuk perhimpunan sendiri.

1925 Protokol Jenewa.
Melarang menggunakan gas dalam pertempuran (berhubungan dengan Hukum Den Haag).

1928 Undang-undang dari Gerakan Palang Merah Internasional.
Menetapkan peranan ICRC, peranan Federasi Internasional dan Perhimpunan nasional dan menghimpun mereka dalam organisasi internasional dengan wewenang legistatif tertinggi pada : KONPERENSI INTERNASIONAL GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH. Para peserta konperensi terdiri dari perwakilan ICRC, Federasi Internasional, Perhimpunan Nasional dan Negara-negara yang Serikat Konvensi Jenewa.

1929 Konvensi Jenewa.
Melindungi yang terluka, yang sakit dan melindungi peraturan konvensi Den Haag tentang tawanan perang.

1939 – 1945 Perang Dunia ke Dua.
Gagasan ICRC untuk mengadakan Konvensi tentang perlindungan penduduk sipil pada masa perang harus ditunda karena meletusnya perang dunia ke dua.

1945 Perserikatan Bangsa-bangsa.
Melarang perang antar Negara, dengan tiga pengucalian :
1. Bela diri perorangan atau kelompok.
2. Perang kemerdekaan melawan kekuasaan penjajah atau rezim yang resialis.
3. Perserikatan bangsa-bangsa untuk mengembalikan perdamian dan keamanan internasional.

1948 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

1949 Keempat konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus.
Yang memberikan perlindungan terhadap :
Konvensi I Korban yang terluka dan sakit di darat.
Konvensi II Orang yang terluka, sakit, dan korban kapal karam di laut.
Konvensi III Tawanan perang.
Konvensi IV Penduduk sipil.

1966 Perjanjian Internasional tentang hak Azasi Manusia.
1. Perjanjian internasional untuk hak-hak Ekonomi, social dan kebudayan.
2. Perjanjian Internasional untuk hak-hak sipil dan politik.

1977 Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa Tahun 1949.
Pada tanggl 10 Juni 1977 dua protocol ditambahkan pada konvensi Jenewa.
1. Protokol I Pertikaian internasional.
2. Protokol II Perikaian yang bersifat non Internasional/ pertikaian dalam suatu Negara.

PRINSIP-PRINSIP DASAR HPI
Hukum perikemanusiaan internasional terdiri dari sejumlah perjanjian dengan pasal-pasal yang menjelaskan secara mendetail hak dan kewajiban Negara, pasukan tempur, penduduk sipil dan organisasi kemanusiaan.

PENYEBARLUASAN
Pemerintah berkewajiban untuk menyebarluaskan HPI seluas mungkin. Perhimpunan Palang Merah Nasional dan Bulan Sabit Nasional harus membantu pemerintah dalam tugas ini. Semua anggota angkatan perang harus diintruksikan dan dilatih untuk menghormati HPI didalam semua keadaan/kesempatan. Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan pengetahuan dan memahami HPI.
Perbedaan yang jelas antara Pasukan yang Bertempur dan yang tidak Bertempur
Pasukan tempur diharus untuk membedakan diri dengan populasi sipil. Sasaran militer harus dijauhkan dari populasi sipil dan tempat-tempat yang dilindungi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN
Persenjataan dan metode perang yang mengakibatkan kehancuran dan kehilangan yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan adalah dilarang. Pelanggaran dan penyalahgunaan lambang perlindungan, seperti lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, bendera putih, harus dihindari disetiap waktu dan di setiap tempat. Benda-benda budaya dan instalasi-instalasi yang mengandung kekuatan/energi yang berbahaya harus dibawah proteksi/perlindungan khusus.

PERATURAN-PERATURAN KONFRONTASI
PENCEGAHAN
Serangan harus semata-mata diarahkan pada sasaran militer. Tidak dapat seorangpun yang dilindungi dapat digunakan sebagai perisai agar pada tempat tertentu menjadi kebak terhadap serangan militer dengan keberadaan mereka. Setiap pencegahan harus dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan kerusakan sipil.

HORMAT PADA ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI
Orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu permusuhan, termasuk pihak musuh yang tidak mampu bertempur (terluka, sakit, tawanan) harus diperlakukan secara manusiawi. Pembunuhan, penyiksaan, pemotongan anggota badan, tindakan memperlakukan harkat manusia, tindakan kejam dan merendahkan martabat manusia adalah dilarang di setiap waktu dan di setiap tempat. Dilarang untuk membuat penduduk sipil menderita kelaparan dan menghancurkan fasilitas yang penting untuk kelangsungan hidup mereka dan menyebabkan kerusakan yang parah dan berjangka waktu lama bagi lingkungan hidup. Dilarang melakukan penjarahan dan penghancuran yang tidak perlu.

BANTUAN
Yang terluka, sakit dan harus dikumpulkan dan dirawat, teman maupun musuh diperlakukan sama. Tindakan perlindungan dan bantuan untuk para korban harus diijinkan. Orang-orang, kendaraan, dan instalasi yang ditandai dengan lambing Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tidak boleh diserang, pekerjaan mereka harus diberi kemudahan. Tawanan perang dan rakyat sipil yang diinternir harus diijinkan untuk berkorespondensi dengan keluarga mereka.

SUPERVISI DAN SANKSI
Pemerintah bukan hanya berkewajiban untuk menghormati HPI tetapi memastikan untuk mematuhinya. Mereka harus membuat undang-undang yang diperlukan dalam memberikan hukuman/sanksi yang efektif untuk orang yang melanggar HPI. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) harus diberitahu dan diijinkan mengunjungi tawanan perang dan interniram sipil.

January 28, 2013

APA KEUNTUNGAN DONOR DARAH ?

  1. Ketika seseorang menyumbangkan darah, sumsum tulangnya dirangsang untuk menghasilkan sel darah merah baru. Ini akan membuat organ pembentuk darah kita untuk berfungsi lebih efektif dan sel-sel aktif. 
  2. Seorang dokter akan memeriksa calon donor yang mengajukan diri pada prosedur secara gratis. Dia akan juga tahu golongan darahnya dan tahu apakah dia menderita anemia atau tidak. Donor akan diberi tahu mengenai penyakit dilihat dalam darah sebagai hasil dari tes skrining. 
  3. Menjaga kesehatan jantung, saat kita rutin mendonorkan darah, maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil. Ini artinya menurunkan resiko penyakit jantung. 
  4. Membantu penurunan berat tubuh, menjadi donor darah adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh. Dengan memberikan sekitar 450 ml darah, akan membantu proses pembakaran kalori kira – kira 650. Eits … jangan salah bisa membuat pinggang kita ramping loh.
  5. Mendapatkan kesehatan psikologis, menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada sahabat kita yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. 
  6. Mendeteksi penyakit serius, tiap kali kita ingin mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah darah kita akan diperiksa terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui apakah kita memiliki penyakit serius atau tidak seperti HIV, hepatitis, siphilis, malaria. Bagi yang menerima darah, ini adalah informasi penting agar tidak tertular penyakit serius tersebut. Sedangkan untuk si pendonor, ini adalah RAMBU PERINGATAN agar kita lebih mencintai tubuh kita sendiri
Source : http://rhesusnegatif.com/
Setelah Mengetahui Syarat dan Ketentuan Donor Darah, sekarang waktunya kita harus mengetahui Prosedur Donor Darah, sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.
Sebelum Donor Darah, Yuk! ketahui dulu Syarat dan Ketentuan Umum Donor Darah.

January 27, 2013

Ayo! Kita ikutan Donor Darah, di Kantor TATV, Jl.Brigjen Katamso No.173, Mojosongo, Solo pada hari Selasa, 29 Januari 2013. Setetes Darah Anda adalah Nyawa bagi Penderita

Ayo! Kita ikutan Donor Darah, di PT. POS Indonesia, Jl.Cilaki No.73 Bandung 40115 pada hari Selasa, 29 Januari 2013.
Setetes Darah Anda adalah Nyawa bagi Penderita
JAKARTA- DPR sebentar lagi akan segera menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan. Meski dimikian, pengesahan RUU tersebut akan menemui berbagai kendala. Pasalnya, RUU sangat kontroversial dan disinyalir banyak kepentingan, dibandingkan RUU lainnya, khususnya di dunia kerelawanan Indonesia.
Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, Rini Sutiyoso mengatakan, didalam RUU tersebut berisi beragam hal yang terperinci untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI).
Tetapi pada akhirnya, RUU yang diajukan pada tahun 2005 ini berisikan mengenai teknis spesifikasi pemakaian Lambang Palang Merah dan merupakan kelanjutan dari ratifikasi Konvensi Jenewa yang mewajibkan setiap negara memilki satu lambang kemanusiaan untuk perhimpunan nasionalnya agar dalam suatu konflik perhimpuan nasional ini dilindungi dari serangan senjata.
"Lambang yang diperkenankan dalam konvensi tersebut adalah lambang Palang Merah (Red Cross), Bulan Sabit Merah (Red Crescent), dan Kristal Merah (Red Cristal).
Sumber : satuNews.com Tapi, dari isi RUU ini banyak sekali yang pada akhirnya menuai kontroversi. Dari mulai pengenaan sanksi bagi setiap yang menyalahgunakan lambang palang merah, hingga kekuatan yuridis RUU ini nantinya yang akan dapat menggeser organisasi kemanusiaan lain selain PMI," terangnya kepada wartawan di perhelatan Temu Karya PMI yang di gelar di Bumi Perkemahan Mandala Kitri, Cobodas, Senin (15/10)
Menurutnya, dalam RUU ini diatur penggunaan Lambang Palang Merah yang memiliki sanksi pidana terhadap pelanggarnya, tentu akan menjadi dilema tersendiri.
Karena masyarakat sudah terlanjur mengenal Lambang Palang Merah sebagai lambang umum pengenal segala kegiatan yang berhubungan dengan medis seperti dipakainya dalam lambang rumah sakit, logo obat-obatan, kegiatan medis suatu partai, dan sebagainya.
Dengan adanya RUU ini jika nantinya disahkan menjadi UU, jelas akan berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidamg medis. Banyaknya lambang dan logo yang harus diganti dan paradigm Lambang Palang Merah dalam masyarakat harus diubah.
"Tapi, yang lebih membuat kontroversial lagi adalah kekuatan yuridisnya yang akan menghapus berbagai organisasi kemanusiaan selain PMI yang menggunakan lambang sesuai Konvensi Jenewa karena Indonesia nantinya -dalam RUU ini- akan hanya memiliki satu lambang kemanusiaan, yakni Palang Merah yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia (PMI).
Jelas, beberapa organisasi kemanusiaan yang menggunakan Lambang sesuai Konvensi Jenewa selain PMI merasa hal ini merupakan bentuk monopoli PMI dan bentuk diskrimasi pemerintah terhadap organisasi kemanusiaan lainnya yang menggunakan lambang dalam Konvensi Jenewa tersebut.
"Padahal, di Indonesia ada banyak organisasi kemanusiaan yang menggunakan lambang Konvensi Jenewa ini, untuk itu, perubahan lambang yang akan diatur dalam UU harus di tolak," tandasnya.
Penggunaan lambang kemanusiaan sesuai dengan kultur bangsa tersebut adalah hal yang wajar. Karena kemanusiaan tersebut identik dengan manusia dalam masyarakat itu sendiri yang memilki kultur masing-masing.

" Sebetulnya DPR tak pantas membahas lambang kemanusiaan apa yang sebaiknya dipakai oleh Indonesia karena Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah, karena kedua lambang tersebut memiliki kelebihannya masing-masing," jelasnya.
Untuk permasalahan RUU ini sendiri, kata Istri mantan Gubernur DKI Jakarta ini, terdapat beberapa opsional solusi atas semuanya. Pertama, dibatalkannya RUU LPM ini dan membiarkan Lambang-lambang dalam Konvensi Jenewa tersebut tetap eksis masing-masing tanpa perlu dimonopoli oleh satu pihak.
Kedua, tetap diadakannya UU tentang Lambang Kemanusiaan dengan mengakomodir dan mengesahkan dua lambang kemanusiaan yang eksis di Indonesia ini, yakni Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah dengan mengesahkan dua perhimpunan nasional yang ada.
Ketiga, tetap disahkan UU Lambang Palang Merah ini tapi tidak menghapus organisasi lain yang menggunakan lambang di Konvensi Jenewa tersebut.
"Itu semua hendaknya, perlu ada kebijakan dari Pemerintah maupun DPR mengenai permasalahan RUU Lambang Palang Merah ini agar nantinya RUU ini tidak menjadi sumber masalah baru dan konflik dalam masyarakat, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Karena pada prinsipnya, organisasi-organisasi kemanusiaan ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jadi, kebijakan dalam hal ini berarti juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat luas," ucapnya.
Seperti di beritakan sebelumnya, Meski berbagai penolakan datang dari berbagai eleman kemanusiaan, Badan Legislatif (Baleg) DPR telah menjadikan RUU Kepalangmerahan yang merupakan inisiatif dari DPR, tetap ngotot untuk segera disetujui dan disahkan.
Dalam RUU Kepalangmerahan, berisi sebanyak 56 pasal dan 10 bab. Dari sebanyak 10 bab itu, terdapat dua bab yang membahas secara detail atau terperinci mengenai Palang Merah Indonesia.
DPR berpandangan, RUU Kepalangmerahan itu dinilai merupakan sesuatu hal yang penting sebagai dasar hukum yang lebih kuat lagi untuk mendukung beragam aktivitas kemanusiaan PMI.
Mungkin banyak masyarakat tidak tahu bahwa di komisi III DPR RI sekarang ini sedang dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Lambang Palang Merah (RUU LPM). Apalagi di tengah banyaknya masalah yang menimpa bangsa ini, berita mengenai perkembangan RUU ini jarang sekali di dengar di media massa. (RW-12)

Source : http://www.pmi-jakarta.org
KEMBANGAN (Pos Kota) – Lima Ratus Anggota Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Wira (SMTA) se-Jakarta Barat, mengikuti Latihan Gabungan (latgab) selama 3 hari di Bumi Perkemahan Taman Cibubur.
”Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan anggota PMR, meningkatkan rasa persaudaraan dan silaturrahmi sesama anggota PMR, serta wujud pembinaan PMR di Jakarta Barat,” kata Ketua PMI Jakarta Barat, H.Komaruddin Hasyim, didampingi penitia pelaksana Muflichun.
Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan jumlah anggota PMR yang berkualitas di Jakarta Barat meningkat, baik persamaan materi kepalangmerahan; kepemimpinan, ayo siaga bencana, pertolongan pertama, donor darah, kebersihan dan kesehatan remaja. Sebelum mengikuti pelatihan, mereka dilantik Wali Kota Jakarta Barat H Burhanuddin, didampingi Seko H.Firdaus Mansur, di halaman parkir timur kantor wali kota Jalan Raya Kembangan no 2.
Walikota menilai, nilai-nilai yang dikembangkan dalam PMR sangat positif serta dapat dipraktekan langsung para anggota PMR baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. “Peningkatan wawasan kepalangmerahan harus terus ditingkatkan agar kualitas PMR bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang, dan harus berpedoman pada Tri Bakti PMR, peningkatan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, serta mempererat persahabatan nasional dan internasional,” tuturnya.
Selain dihadiri Anggota Korps Sukarela (KSR) yang telah mengikuti penddikan selama tiga bulan pada 2010, anggota Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) dari Kelurahan Rawan Bencana, Semanan dan Kedoya Utara, dihadiri pula pengurus Palang Merah dari Belanda. (herman/dms)

Source : http://poskota.co.id

January 19, 2013

Wira Adhi Bhakti Angkatan 24

JAKARTA (Pos Kota) – Seluruh anggota pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) Jaksel siap untuk diterjunkan membantu warga korban banjir dan lainnya di wilayahnya. Kebutuhan akan bantuan tenaga medis dan lainnya sangat diperlukan. “Saya berharap semua anggota yang mengikuti pelatihan dapat mempraktekan langsung ke lokasi sejumlah rawan banjir di Jaksel,” kata Walikota Syahrul Effendi didampingi Ketua PMI DKI Jakarta Ny. Rini Sutiyoso dan Ketua PMI Jaksel Dadang Dasuki, Selasa (26/10). Peran dan tugas sebagai anggota PMR yang tergabung dalam PMI tak hanya menanggani tanggap darurat saja tapi seluruh kejadian atau kegiatan sosial juga bisa ditangani seperti pendidikan atau pelatihan yang didapat sekarang, ujarnya. “Terlebih diikuti sekitar 150 guru dari 150 sekolah yang diharapkan dapat menambah sekitar 3.750 anggota PMR baru nantinya,” imbuh Syahrul Effendi. Ketua PMI DKI Jakarta, Ny. Rini Sutiyoso, menambahkan anggota PMR harus peduli terhadap lingkungan, manusiawi terhadap sesama maupun alam dan responsif tetap peduli apa yang dilihat di lapangan. Kader-kader sukarelawan ini memang harus banyak turun ke sejumlah lokasi bencana sehingga dapat membantu warga atau masyarakat sekitar. Sedangkan Ketua PMI Jaksel Dadang Dasuki, menambahkan hingga September 2010 tercatat 16 guru pembina PMR dan 52 pelatih PMR yang telah mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi serta kurikulum yang ditentukan PMI Pusat. “Bahkan, sekitar 118 sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di Jaksel yang telah memiliki pendidikan ekstrakulikuler PMR dengan jumlah mencapai 4.120 orang,” ujarnya. Source : http://poskota.co.id/

January 8, 2013

Apa yang dimaksud dengan Hukum Perikemanusiaan Internasional?
Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan. Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah istilah yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia untuk Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law). Istilah lain dari Hukum Humaniter Internasional ini adalah “Hukum Perang” (Law of War) dan “Hukum Konflik Bersenjata” (Law of Armed Conflict).

Darimana asal Hukum Perikemanusiaan Internasional?
Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum.
Dalam sejarahnya hukum perikemanusiaan internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum tersebut dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, berdasarkan pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum itu mewakili suatu keseimbangan antara tuntutan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangannya komunitas internasional sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum perikemanusiaan internasional. Dewasa ini hukum perikemanusiaan internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.

Kapan Hukum Perikemanusiaan Internasional berlaku?
Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat terjadi pertikaian bersenjata. Hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada kekacauan dalam negeri seperti tindakan-tindakan kekerasan yang terisolasi. Hukum perikemanusiaan internasional juga tidak mengatur apakah suatu negara dapat menggunakan kekuatan (militernya) karena hal ini diatur oleh aturan berbeda (namun sama pentingnya) yaitu hukum internasional yang terdapat dalam Piagam PBB. Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat suatu konflik dimulai dan berlaku sama kepada semua pihak tanpa memandang siapa yang memulai pertikaian.

Hukum perikemanusiaan internasional membedakan antara pertikaian bersenjata internasional dan pertikaian bersenjata internal (dalam negeri). Pertikaian bersenjata internasional adalah pertikaian yang sedikitnya melibatkan dua negara. Pertikaian seperti itu tunduk pada aturan yang lebih luas termasuk diatur dalam empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan pertama. Aturan yang lebih terbatas berlaku bagi pertikaian bersenjata internal-khususnya yang ditetapkan dalam Pasal 3 dari setiap ke-empat Konvensi Jenewa dan Prokokol Tambahan kedua. Namun di dalam pertikaian bersenjata internal, seperti halnya dalam pertikaian bersenjata internasional, semua pihak harus mematuhi hukum perikemanusiaan internasional.

Adalah penting untuk membedakan antara hukum perikemanusiaan internasional dengan hukum hak asasi manusia. Meski beberapa aturan dari keduanya ada yang sama, kedua hukum ini telah berkembang secara terpisah dan terdapat dalam perjanjian yang berbeda. Secara khusus hukum hak asasi manusia, tidak seperti hukum perikemanusiaan internasional, berlaku pada masa damai dan banyak aturannya mungkin ditangguhkan selama suatu pertikaian bersenjata berlangsung.
Hukum Perikemanusiaan Internasional mengatur hal – hal sebagai berikut
-Perlindungan terhadap anggota angkatan perang yang luka, sakit baik dari pihak musuh maupun tentara dari pihak sendiri.
-Perlindungan terhadap penduduk sipil khususnya yang diduduki oleh pihak musuh.
-Mengatur cara memulai perang dengan sah.
-Mengatur pembatasan-pembatasan alat dan cara-cara perang sehingga tidak menjadi perang bebas.

Tujuan Hukum Perikemanusiaan Internasional
Apabila terpaksa terjadi perang maka HPI mengatur agar perang dan akibat yang ditimbulkan lebih manusiawi. Maksudnya bahwa dalam perang ada batasan tertentu, seperti :
-Sasaran perang hanya obyek militer.
-Obyek sipil,pemukiman penduduk dan sebagainya tidak boleh diserang.
-Tidak boleh / dilarang untuk menggunakan alat maupun senjata perang tertentu, seperti senjata nuklir,biologi dan kimia.

Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949
Terdiri dari empat konvensi yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Keempat Konvensi tersebut adalah sebagai berikut :
-Konvensi I
Perlindungan terhadap angkatan perang di darat yang terluka dan sakit, para dokter, perawat serta petugas di bidang agama.
-Konvensi II
Perlindungan kepada para korban,orang sakit, petugas kesehatan dan petugas agama dari angkatan laut serta kapal perang yang kandas.
-Konvensi III
Perlindungan terhadap tawanan perang.
-Konvensi IV
Perlindungan terhadap orang-orng sipil di masa perang ataupun pendudukan.

Dalam keempat konvensi tersebut telah dicantumkan mengenai pertolongan, namun dalam pengembangannya dilengkapi dengan ketentuan tambahan yang isinya lebih luas daripada Konvensi Jenewa 1949, yang disebut dengan protokol tambahan yang disahkan dalam suatu Konferensi Diplomat tanggal 8 Juni 1977, yaitu :
-Protokol I
Pertolongan diterapkan pada pertikaian bersenjata Internasional ( diikuti 157 negara ).
-Protokol II
Pertolongan yang diterapkan pada pertikaian bersenjata non internasional (diikuti 150 negara).
-Protokol III
(2005) pengesahan dan pengakuan Lambang Kristal Merah sebagai Lambang keempat dalam Gerakan.

Aturan Dasar Hukum Perikemanusiaan Internasional
ICRC telah memformulasikan tujuh aturan yang mencakup inti dari Hukum Perikmanusiaan Internasional. Aturan-aturan ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti sebuah perangkat hukum internasional dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian-perjanjian yang berlaku.
  1. Orang yang tidak atau tidak dapat lagi mengambil bagian dalam pertikaian patut memperoleh penghormatan atas hidupnya, atas keutuhan harga diri dan fisiknya. Dalam setiap kondisi mereka harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan berdasarkan apapun.
  2. Dilarang untuk membunuh atau melukai lawan yang menyerah atau yang tidak dapat lagi ikut serta dalam pertempuran. 
  3. Mereka yang terluka dan yang sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihak bertikai yang menguasai mereka. Personil medis, sarana medis, transportasi medis dan peralatan medis harus lindungi. Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di atas dasar putih adalah tanda perlindungan atas personil dan obyek tertentu dan harus dihormati. 
  4. Kombatan dan penduduk sipil yang berada dibawah penguasaan pihak lawan berhak memperoleh penghormatan atas hidup, harga diri, hak pribadi, keyakinan politik, agama dan keyakinan lainnya. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan ataupun balas dendam. Mereka berhak berkomunikasi dengan keluarganya serta berhak menerima bantuan. 
  5. Setiap orang berhak atas jaminan peradilan dan tak seorangpun dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas suatu tindakan yang dilakukannya. Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran penyiksaan fisik maupun mental atau hukuman badan yang kejam yang merendahkan martabat ataupun perlakuan lainnya.
  6. Tidak satu pun pihak bertikai maupun anggota angkatan bersenjatanya mempunyai hak tak terbatas untuk memilih cara dan alat berperang. Dilarang untuk menggunakan alat dan cara berperang yang berpotensi mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang tak perlu. 
  7. Pihak bertikai harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dalam rangka melindungi penduduk sipil dan hak milik mereka. Penduduk sipil baik secara keseluruhan maupun perseorangan tidak boleh diserang. Penyerangan hanya boleh dilakukan semata-mata kepada obyek militer.


............Ø  Sejarah Palang Merah Remaja
        Palang Merah Remaja di bentuk oleh PMI di Jakarta pada tanggal  1 Maret 1950 yang dipimpin oleh Nn. Siti Dasimah dan tokoh lainnya yaitu Nn. Paramita Abdurrachman. Dahulu PMR bernama PMP (Palang Merah Pemuda), Junior Red Cross / Youth Red Cross dan hal ini merupakan perwujudan dari Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional lainnya yang dilaksanakan pada 5 Mei 1919, yang dilatar belakangi oleh pecahnya Perang
Dunia I.
         Pada waktu itu Palang Merah Australia menggerakkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai dengan kemampuannya. Mereka diberi tugas ringan seperti mengumpulkan pakaian bekas dari para dermawan. Dan sejak tahun 1919 diputuskan bahwa PMR menjadi salah satu perhimpunan Palang Merah. 

.................Ø  Tugas dan Kewajiban PMR
Tugas dan kewajiban PMR disebut dengan TRI BHAKTI PMR, yaitu:
1.         Meningkatkan keterampilan hidup sehat.
2.         Berkarya dan berbakti di masyarakat.
3.         Mempererat persahabatan nasional dan internasional. 
Ø  Syarat – Syarat Menjadi Anggota PMR Indonesia yaitu :
1.         Warga Negara RI.
2.         Berusia 7 sampai 21 tahun / belum menikah.
3.         Dapat membaca dan menulis.
4.         Tidak ada paksaan dari pihak manapun.
5.         Bersedia mengikuti pendidikan dan latihan kepalangmerahan.
6.         Dapat persetujuan dari Orang Tua / Wali.
7.         Bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban seorang PMR.
........Ø  Hak Anggota PMR
1.       Mendapat pembinaan dan pengembangan.
2.       Menyampaikan pendapat dalam suatu forum / latihan.
3.       Berpartisipasi dalam kegiatan PMR.
4.       Mendapatkan penghargaan.
5.       Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). 
Ø  Kewajiban Anggota PMR
1.       Menyebarluaskan prinsip – prinsip dasar gerakan Palang Merah.
2.       Menjalankan Tri Bhakti.
3.       Membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan PMR.
4.       Mematuhi AD/ART.
5.       Menjaga nama baik sekolah, PMR, dan PMI.

January 1, 2013

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Gempa Bumi oleh ParamarthaChannel
Mari simak, Presentasi mengenai Pendidikan Remaja Sebaya oleh PMR DELLAS
Film pendek "Tipu Daya NARKOBA" ini diperankan anggota Palang Merah Remaja (PMR) Madya SMP Laboratorium UM.