October 29, 2012

Olimpiade PMR se-Kabupaten Jepara Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012 di Jepara, Jawa tengah.

October 25, 2012



Lambang dipakai sebagai identitas atau tanda pengenal bagi orang-orang di suatu kelompok, daerah, negara atau apapun. Lambang adalah suatu ciri khas,  termasuk  Lambang  Palang  Merah.  Sebelum  Lambang  Gerakan diadopsi,  setiap pelayanan medis kemiliteran  -  setidaknya di Eropa, memiliki  tanda pengenal  tersendiri.  Austria  misalnya,  menggunakan  bendera  putih,  Perancis bendera merah, atau Spanyol bendera kuning. Banyaknya tanda yang digunakan, menimbulkan akibat yang tragis. Walaupun tentara tahu apa tanda pengenal dari personel medisnya, namun biasanya mereka tidak tahu apa tanda pengenal medis lawan mereka dan karena  tanda-tanda pengenal yang dipakai  itu bukanlah  lambang yang universal  serta  tidak dipandang  sebagai  suatu hal yang netral.
1.      Lambang Palang Merah

Tahun 1863, Konferensi Internasional diselenggarakan di Jenewa dan mengadopsi Lambang Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal Perhimpuan Nasional Palang Merah yang merupakan kebalikan dari bendera Nasional Swiss. Tahun 1864, Konvensi Jenewa yang pertama menyatakan bahwa lambang Palang Merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata. Pada Konvensi Jenewa tahun 1906, waktu peninjauan kembali terhadap Konvensi Jenewa tahun 1864, berulah ditetapkan Lambang Palang Merah tersebut sebagai penghormatan terhadap Negara Swiss.
 
2.       Lambang Bulan Sabit Merah
                        Tahun 1876 saat Balkan dilanda perang, sejumlajh pekerja sosial yang tertangkap oleh Ottoman dibunuh semata-mata karena memakai ban lengan dengan gambar palang merah. Ketika pemerintah Turki diminta penjelasan mengenai hal ini mereka menekankan kepekaan tentara muslim terhadap bentuk palang / salib dan mengajukan agar perhimpunan nasional serta pelayanan medis militer mereka diperbolehkan untuk mengggunakan lambang yang berbeda, yaitu Bulan Sabit Merah. Gagasan ini perlahan-lahan mulai diterima, memperoleh semacam pengesahan dalam bentuk reservasi dan diadopsi sebagai lambang yang sederajat dengan lambang Palang Merah dalam Konvensi tahun 1929. Lambang Bulan Sabit Merah di atas dasar putih yang saat itu dipilih oleh bangsa Persia (Iran) diakui sebagai lambang pembeda dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan lambang Palang Merah dan Singa dan Matahari Merah sebagaimana tercantum dalam Konvensi – Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

3.       Lambang Kristal Merah

                Pada Konvensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Ke – 29 tahun 2005, Lambang Kristal Merah diatas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif apabila di suatu Negara  terjadi konflik bersenjata, perang atau bencana. Kristal merupakan sebagai lambang dari kemurnian, purity, yang seringkali dihubungkan dengan air, yakni suatu unsur yang esensial bagi kehidupan manusia.
               

4.       Lambang Singa dan Matahari Merah
               
Lambang Singa dan Matahari Merah dipakai pada masa Kekaisaran Persia (Iran) pada tahun 1929.
Namun tanggal 4 September 1980 Iran tidak menggunakannya kembali dan mengunakan Lambang Bulan Sabit Merah. Sejak saat itu, disepakati bahwa semua negara tidak diperbolehkan menggunakan lambang lainnya, kecuali sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa.

Lambang mempunyai dua fungsi yaitu :
1.       Sebagai Tanda Pengenal
                Lambang digunakan pada masa damai atau pada saat tidak terjadi perang, konflik bersenjata atau saat tidak terjadi bencana. Menandakan bahwa seseorang atau suatu obyek berkaitan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, baik ICRC atau IFRC. Biasanya berukuran kecil, gunanya sebagai tanda pengenal :
-          Identitas
Bahwa seseorang adalah anggota gerakan, staff, atau personel Perhimpunan Nasional, ICRC atau IFRC.
-          Hak Milik
Bahwa suatu obyek seperti fasilitas, sarana, peralatan dan perlengkapan yang digunakan adalah milik gerakan (Perhimpunan Nasional, ICRC atau IFRC).
                Dengan seizin Perhimpunan Nasional, ICRC atau IFRC tanda pengenal lambang dapat digunakan oleh pihak lain dengan tujuan mendukung kegiatan kepalangmerahan.
Pihak lain yang bisa mendapat izin antara lain :
Ø  Petugas Medis sipil dan rohaniawan sipil.
Ø  Rumah Sakit sipil pada masa sengketa bersenjata.
Dengan catatan :
·         Petugas / personel harus selalu membawa kartu identitas.
·         Lambang tidak boleh ditambahi gambar, tulisan atau tanda apapun.
               
2.       Sebagai Tanda Perlindungan
                Lambang digunakan saat konflik bersenjata, perang atau bencana terjadi.
Fungsinya :
Ø  Untuk memberitahu bahwa seseorang adalah anggota gerakan.
Ø  Menandai personel medis militer, sehingga harus dilindungi.
Ø  Menandai fasilitas medis militer (Bangunan, Peralatan, Kendaraan dan Rumah Sakit).

Untuk tujuan ini dalam pembuatan lambang tidak boleh ditambahi unsur apapun, baik terhadap Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Kristal Merah ataupun pada dasar putihnya. 


PENYALAHGUNAAAN LAMBANG

Lambang yang tidak digunakan secara benar disebut Penyalahgunaan Lambang. Ada beberapa macam penyalahgunaan lambang, yaitu :

1.       Peniruan (Imitation)
Peniruan tanda-tanda yang seperti Palang Merah, namun sebenarnya bukanlah Lambang Gerakan Palang Merah. Sehingga dapat disalah mengerti sebagai Lambang Gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.
2.       Penggunaan Yang Tidak Tepat (Usurpation)
Penggunaan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh kelompok atau perorangan terutama untuk tujuan komersil. Atau penggunaan oleh kelompok atau perorangan yang berhak namun tidak sesuai dengan prinsip dasar gerakan.

3.       Pelanggaran Berat (Grave Misuse) dan Perbuatan Curang (Pervidy)
Penggunaan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam masa perang untuk melindungi personel militer atau perlengkapan militer.

 1.            Sejarah Terbentuknya Palang Merah Indonesia
Ø    Saat Perang Kemerdekaan


                     Pada masa penjajahan Belanda, banyaknya korban yang berjatuhan memunculkan gagasan untuk membentuk perhimpunan Palang Merah Indonesia. Usulan tersebut diajukan oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1932. Pada masa penjajahan Belanda, kegiatan Kepalangmerahan dilakukan oleh Palang Merah Belanda cabang Hindia atau NERKAI (Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie) yang terbentuk tanggal 21 Oktober 1873.
                     Usulan mendirikan Palang Merah Indonesia oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan mendapat sambutan. Saat sidang Konferensi NERKAI tahun 1940 usulan mereka dibahas. Namun usulan tersebut ditolak oleh Belanda karena menganggap rakyat Indonesia belum mampu mengatur Organisasi Palang Merahnya sendiri. Karena membentuk Perhimpunan Palang Merah membutuhkan keahlian dan persiapan yang tidak mudah pada saat itu. Meskipun ditolak, cita-cita Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan tidak surut, mereka terus mengadakan sosialisasi dan konsolidasi ke berbagai pihak. Tahun 1942 – 1944 Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan kembali mengusulkan gagasan mereka tapi tetap ditolak oleh pihak Pemerintah Belanda.
Ø      Saat Kemerdekaan
                    Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945,pada tanggal 3 September 1945 Presiden Ir. Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pada waktu itu Dr. Boentaran Martoatmodjo untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia.
                     Atas perintah Presiden, tanggal 5 September 1945 dibentuklah susunan kepanitiaan yang berangotakan 5 orang yang disebut Panitia Lima. Yang bertugas menyusun rencana pembentukan Palang Merah Indonesia. 


Kelima orang tersebut ialah :
                     Ketua                               : Dr. R. Mochtar
                     Penulis                             : Dr. Bahder Johan
                     Anggota                          : Dr. R. M. Djoehana Wiradikarta
                                                                  Dr. Marzuki
                                                                Dr. Jacob Bernadus Sitanala
Satu bulan setelah Kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 September 1945 terbentuklah PMI atau Palang Merah Indonesia dengan Ketua Umum Drs. Mochammad Hatta yang sekaligus merupakan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia.
Pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia dilakukan oleh Drs. Mochammad Hatta di Jl. Surya No. 1 Jakarta. Drs. Mochammad Hatta kemudian dikenal sebagai Bapak PMI . Untuk memperkuat kedudukan PMI maka pada tanggal 14 November 1948 di Yogyakarta ditetapkan bahwa setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari berdirinya / lahirnya Palang Merah Indonesia.
                     Kemudian Palang Merah Indonesia terus berkembang. Pada tanggal 16 Januari 1950 dikeluarkan Kepres. RI No. 25 Tahun 1950 tentang Pengesahan PMI. Kemudian tanggal 15 Juni 1950 ICRC mengakui keberadaan PMI. Lalu tanggal 16 Oktober 1950 Indonesia menjadi anggota Liga Perhimpunan Federasi International Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan nomor urut ke- 68. Dan tanggal 19 September 1958 dengan Kepres. RI No. 59 tahun 1958, Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

2.            Kegiatan Palang Merah Indonesia
          Pada saat PMI baru dibentuk, banyak kesulitan yang dihadapi. Kurangnya dana, peralatan dan sumber daya manusia membuat gerak langkah PMI sedikit terhambat. Namun hambatan ini dapat teratasi dengan banyaknya relawan yang bersedia bergabung dan membantu PMI.

                     Sebagai kegiatan awal dibentuklah Pasukan Penolong Pertama (Mobile Colone) oleh cabang-cabang PMI. Saat itu baru terbentuk 40 cabang PMI di seluruh Indonesia. Anggota Pasukan Penolong Pertama direkrut dari pelajar sekolah tinggi dan menengah. Pada permulaan tahun 1946, terkumpul 60 orang pelajar wanita yang dididik menjadi pembantu juru rawat.mereka dilatih dan diasramakan di Gedung Chr. HBS Salemba, Jakarta.
                     Setelah menyelesaikan pelatihannya, sukarelawan itu dikirim ke berbagai daerah di luar Jakarta, termasuk ke daerah – daerah yang masih dilanda pertempuran kecil. Sejak saat itu Palang Merah Indonesia semakin menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan di Indonesia.
                     Agar kegiatan PMI mendapat keleluasaan dalam bertindak, maka PMI perlu mendapat perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum itu juga harus merupakan syarat yang harus diberikan oleh negara, yang diatur oleh hukum internasional, sebagaimana yang telah disepakati oleh semua negara di dunia, bahwa satu negara hanya boleh memiliki satu perhimpunan kepalangmerahan. Kegiatan PMI antara lain :
Ø      Diseminasi
Ø      Siaga Bantuan Bencana Alam

Ø        Pertolongan Pertama
Ø      Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)
Ø        Yansoskesmas
 Ø        Penyatuan Keluarga Yang Terpisah